"Pelesiran" adalah "Manifestasi Tertinggi Demokrasi"

Media massa gempar memberitakan tingginya biaya studi banding wakil rakyat. Sebagian besar rakyat memilih bungkam karena kehabisan tenaga dan kata-kata untuk mengkritik dan menentang wakilnya. Sebagian kecil rakyat yang pendidikannya agak tinggi yang masih memiliki sedikit lagi sisa tenaga dan  memiliki beberapa perbendaharaan kata baru, masih setia mewakili mayoritas masyarakat untuk mengkritik para wakil mereka yang dengan suka hati menggunakan uang rakyat untuk berfoya-foya dan untuk hal yang tidak berman faat ditengah-tengah krisis ekonomi yang dirasakan rakyat. Namun mereka masih tetap saja dianggap "anjing kurapan ompong yang menggonggong".

Pelesiran ke luar negeri dengan alasan untuk studi banding undang-undang adalah manifestasi tertinggi sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi adalan negara yang menyerahkan segalanya kepada rakyat. Termasuk pemilihan wakil rakyat dan pejabat negara.

Karena rakyat kelaparan, maka yang sebungkusnasi akan dipilih menjadi wakil dan penguasa.

Negara demokrasi adalah negara yang paling mudah dikendalikan oleh korporasi yang punya uang banyak. Wakil rakyat dan pejabat negara mudah saja disortir membuat undang-undang yang menguntungkan korporasi dan menyengsarakan rakyat.

Negeri kita memang telah diatur agar kondisi keuangannya tidak merata. Supaya beberapa ribu orang saja memiliki uang yang sangat banyak sementara ratusan juta lainnya hidup serba kekurangan. Salahsatu tujuan daripada pengkondisian ini adalah supaya barang-barang mahal dan paket wisata mewah oleh negara maju dapat diakses.

Saya berikan contoh. Sebuah barang dijual dengan harga tujuh ratus rupiah. Apabila dari sepuluh orang masing-masingnya memiliki uang seratus rupiah, maka barang itu tidak akan terbeli. Maka bila ada seseorang yang mampu mengkondisikan agar salahseorang dari yang sepuluh tadi mengantongi tujuh ratus rupiah dan sembilan orang lainnya masing-masing berbagi sisa tiga ratus rupiah lagi, maka barang itu akan terbeli.

Begitulah tamsilan kondisi perekonomian negara kita dan negara-negara lainnya. Wakil rakyat, korporat dan pejabat negara adalah orang-orang yang mengantongi tujuh ratus rupiah tadi sehingga mereka mampu mengakses produk-produk dan jasa yang mahal milik negara maju.

Semua yang mereka miliki nyatanya adalah milik raturan juta rakyat dengan cara yang tidak baik namun kadang-kadang tidak melanggar hulum. Sebab, hukum itu sendiri adalah mereka yang membuat.

Fakta di depan kita adalah wakil rakyat yang suka pelesiran ke luar negeri untuk menikmati fasilitas mewah suguhan luar negeri. Pelesiran ini adalah manifestasi tertinggi dari sistem demokrasi yang kita anut. Pelesiran ini adalah sebagian kecil dari realitas berhasilnya salah seorang dari sepuluh orang yang dikondisikan mampu mengakses sesuatu yang tujuh ratus rupiah itu.

Stasiun Cikini, 24 April 2011